MAMUJU – Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mematangkan rancangan surat edaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun Anggaran 2027 melalui rapat pembahasan yang digelar pada Senin (26/10/2026) di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan yang diikuti Tim Kerja Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa tersebut membahas lima agenda strategis, meliputi pelaksanaan tender/seleksi pra-DPA, percepatan pengadaan barang/jasa, pemanfaatan Katalog Elektronik, penggunaan kontrak elektronik, serta penilaian kinerja penyedia. Penyusunan rancangan ini menjadi langkah awal untuk membangun keselarasan kebijakan dan kesiapan pelaksanaan pengadaan pada tahun mendatang.
Inisiatif tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.” Penguatan tata kelola pengadaan diwujudkan melalui penyiapan kebijakan yang tidak hanya mendorong percepatan proses, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas setiap tahapan.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, menegaskan bahwa pembaruan kebijakan pengadaan harus mampu menjembatani tuntutan kepatuhan regulasi dengan kebutuhan percepatan pembangunan daerah.
“Pengadaan yang berkualitas tidak cukup hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi harus dirancang dengan perspektif yang lebih menyeluruh, mulai dari kesiapan perencanaan, ketepatan strategi pemilihan penyedia, hingga pengendalian kinerja kontrak. Rancangan surat edaran ini diharapkan menjadi instrumen operasional yang memperkuat konsistensi pelaksanaan sekaligus memastikan setiap proses pengadaan menghasilkan nilai manfaat yang terukur bagi daerah,” ujarnya.
Dalam pembahasannya, rancangan surat edaran diarahkan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta regulasi terbaru LKPP, yakni Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Penyelarasan ini penting agar kebijakan daerah memiliki pijakan regulasi yang mutakhir, khususnya dalam penguatan proses persiapan pengadaan, pemanfaatan sistem elektronik, dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
Penyempurnaan rancangan surat edaran diharapkan dapat memperkuat kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan sejak tahap awal, sekaligus membangun tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel untuk mendukung efektivitas belanja serta pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Barat.