MAMUJU - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan tahapan konsolidasi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) melalui reviu dokumen persiapan dan penyusunan dokumen tender. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 21-22 Oktober 2026, di ruang rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dengan dihadiri Tim Konsolidasi, Tim Kelompok Kerja (Pokja) dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapat mandat dari Gubernur Sulawesi Barat.
Upaya ini mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Melalui konsolidasi ATK, pemerintah daerah berupaya memperkuat perencanaan belanja yang terkoordinasi, meningkatkan efisiensi pengadaan, serta memastikan proses pemilihan penyedia dipersiapkan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Reviu dokumen persiapan dan penyusunan dokumen tender menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan administrasi dan teknis sebelum proses pemilihan penyedia dilanjutkan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan pengadaan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dokumen yang disiapkan dapat menjadi landasan pelaksanaan konsolidasi ATK untuk Tahun Anggaran 2027 dan 2028.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, menegaskan bahwa ketelitian dalam menyiapkan dokumen merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan konsolidasi.
“Kita ingin memastikan setiap tahapan dipersiapkan dengan baik, mulai dari dokumen hingga mekanisme pemilihan penyedia. Dengan persiapan yang matang, proses pengadaan diharapkan berjalan lebih tertib, efisien, dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Melalui tahapan reviu ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa terus memperkuat kesiapan pelaksanaan konsolidasi ATK tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Penyempurnaan dokumen menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi belanja daerah.