MAMUJU - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengintensifkan pendampingan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 2–6 November 2026 di Kantor Biro PBJ tersebut melibatkan 29 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus memastikan seluruh perubahan maupun penambahan paket pengadaan telah diinput dan diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Upaya ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh Masyarakat.” Dalam konteks pengadaan, keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawab. Pengumuman RUP bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha atas rencana belanja pengadaan yang bersumber dari anggaran daerah.
Pendampingan diarahkan pada proses penginputan dan pemutakhiran paket pengadaan yang mengalami perubahan maupun penambahan sebagai dampak penyesuaian APBD-P 2026. Selain memastikan kelengkapan dan kesesuaian informasi paket dengan kebutuhan perangkat daerah, proses ini juga mendorong agar setiap perubahan perencanaan segera ditindaklanjuti melalui pengumuman RUP sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, menegaskan bahwa ketepatan pengumuman RUP merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan kualitas pengelolaan anggaran.
“Setiap perubahan anggaran harus diikuti dengan penyesuaian informasi perencanaan pengadaan secara tertib. Kita ingin memastikan bahwa paket yang diumumkan benar-benar mencerminkan kebutuhan perangkat daerah, sehingga pelaku usaha memperoleh informasi yang jelas dan proses pengadaan dapat berjalan dengan kepastian yang lebih baik,” ujarnya.
Melalui pendampingan ini, Biro PBJ Sulawesi Barat mendorong seluruh perangkat daerah untuk memastikan perubahan dan penambahan paket dalam APBD-P 2026 tercatat serta diumumkan secara tepat dan akurat. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.