MAMUJU - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus mengakselerasi pemenuhan dokumen pendukung (evidence) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2026. Melalui evaluasi progres yang dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026, Tim Kerja MCSP menelaah perkembangan pemenuhan dokumen pascaperubahan matriks, mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut, serta membahas penyusunan rencana aksi Survei Penilaian Integritas (SPI).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.” Penguatan MCSP dan SPI menjadi instrumen penting dalam mendorong tata kelola pengadaan yang tidak hanya memenuhi standar kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan transparansi proses, efektivitas pengendalian, serta integritas dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, H. M. Aco Suaib Amrin, menyampaikan bahwa perubahan matriks MCSP menuntut ketelitian dalam menyesuaikan dokumen pendukung dengan indikator yang telah diperbarui.
“Fokus kita bukan hanya memastikan seluruh dokumen terkumpul, tetapi juga menjamin bahwa setiap bukti dukung memiliki relevansi, validitas, dan keterkaitan langsung dengan indikator yang dinilai. Demikian pula dengan rencana aksi SPI, yang perlu diarahkan pada intervensi perbaikan yang konkret agar mampu memperkuat sistem pengendalian, meminimalkan potensi risiko, dan membangun budaya integritas dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Selain mengevaluasi progres pemenuhan evidence, pembahasan rencana aksi SPI diarahkan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan serta merumuskan langkah perbaikan yang dapat ditindaklanjuti secara terukur. Kedua instrumen tersebut diharapkan saling melengkapi dalam membangun ekosistem pengadaan yang lebih transparan, responsif terhadap risiko, dan berorientasi pada pencegahan penyimpangan.
Melalui langkah berkelanjutan ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa berupaya memastikan pemenuhan indikator MCSP dan pelaksanaan rencana aksi SPI berjalan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas tidak berhenti pada capaian penilaian, tetapi menjadi bagian dari transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.