MAMUJU - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Kerja Pimpinan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan RKPD-APBD Tahun Anggaran 2026 hingga Triwulan III, Kamis (29/10/2026), di Ruang Rapat BAPPERIDA Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran Biro PBJ yang diwakili Kepala Subbagian Administrasi dan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Didik Hadi Purnama, merupakan bagian dari koordinasi lintas perangkat daerah untuk mempersiapkan evaluasi capaian program pembangunan dan realisasi anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan.
Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.” Dalam konteks tersebut, monitoring dan evaluasi tidak hanya diarahkan untuk melihat perkembangan realisasi anggaran, tetapi juga memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pencapaian sasaran pembangunan. Proses evaluasi yang terarah menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kendala, memperkuat koordinasi, serta mendorong penggunaan sumber daya daerah secara efektif dan bertanggung jawab.
Didik Hadi Purnama menyampaikan bahwa persiapan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan penting untuk membangun pemahaman yang selaras mengenai capaian kinerja dan tindak lanjut yang diperlukan oleh setiap perangkat daerah. Menurutnya, kualitas evaluasi tidak cukup diukur dari tersedianya data realisasi, tetapi juga dari kemampuan mengidentifikasi kesenjangan antara target dan pelaksanaan serta merumuskan langkah korektif yang terukur. Dengan pendekatan tersebut, hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Bagi Biro PBJ Sulbar, keterlibatan dalam proses tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mendorong pelaksanaan program dan belanja daerah yang efektif, transparan, serta akuntabel demi tercapainya sasaran pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.